Kep.4499/LK/2000

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: Kep.4499/LK/2000
TENTANG
JENIS, PENILAIAN DAN PEMBATASAN INVESTASI
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
DENGAN SISTEM SYARIAH

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 B Keputusan Menteri Keuangan Nomor 303/KMK.017/2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 481/KMK.017/1999 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai jenis, penilaian dan pembatasan investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Mengingat:
1. Undang-undang Nomer 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.017/2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1254/KMK.01/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN TENTANG INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN SISTEM SYARIAH.

Pasal 1

Jenis Investasi bagi perusahaan Asuransi dan Reasuansi dengan sistem Syariah terdiri dari:
a. Deposito dan Sertifikat Deposito Syariah
b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
c. Saham syariah yang tercatat di Bursa Efek
d. Obligasi syariah yang tercatat di Bursa Efek
e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah
f. Unit penyertaan reksa dana syariah
g. Penyertaan langsung syariah
h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan)
j. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil)
k. Pinjaman polis

Pasal 2
Penilaian atas jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas adalah sebagai berikut:
a. Deposito berjangka berdasarkan nilai nominal
b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesis berdasarkan nilai nominal
c. Saham dan obligasi tercatat di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar
d. Unit penyertaan reksa dana syariah berdasarkan nilai aktiva bersih
e. Sertifikat deposito dan surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah, berdasarkan nilai nominal
f. Penyertaan langsung syariah berdasarkan nilai ekuitas
g. Bangunan, atau tanah dengan bangunan untuk investasi, beradasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP)
h. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan) berdasarkan nilai sisa pinjaman.
i. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil) berdasarkan nilai sisa pinjaman
j. Pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman

Pasal 3
Pembatasan investasi pada jenis-jenis investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas adalah sebagai berikut:
a. Investasi dalam bentuk deposito pada setiap Bank Perkreditan Rakyat Syariah, tidak boleh melebihi 1% (satu perseratus) dari jumlah investasi.
b. Investasi dalam bentuk saham terdaftar di bursa efek Indonesia untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah investasi.
c. Investasi dalam bentuk obligasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah investasi.
d. Investasi dalam bentuk saham terdaftar di bursa efek luar negeri untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah investasi.
e. Investasi dalam bentuk obligasi yang terdaftar di bursa efek luar negeri, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah investasi.
f. Investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah investasi.
g. Investasi dalam bentuk penyertaan langsung syariah seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah investasi.
h. Investasi dalam bentuk bangunan atau tanah dengan bangunan seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah investasi.
i. Investasi dalam bentuk kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah selurunya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah investasi, dan masing-masing unit tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari jumlah investasi.
j. Investasi dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah seluruhnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah investasi dengan ketentuan besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai dan yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)

Pasal 4
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 11 September 2000

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

ARMIN NASUTION

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.